Isu akuntansi sosial selalu menjadi gagasan kontemporer karena berkaitan dengan fenomena sosial dan kerusakan lingkungan yang timbul
dari
aktifitas perusahaan yang tanpa ampun mengeksploitasi sumberdaya yang ada.
Dibalik itu semua sebuah sistem kapitalisme dianggap menjadi biang masalah. Apakah ini menyiratkan transendensi kapitalisme yang tak terkendali. Salah satu fungsi utama diperlukannya praktik akuntansi sosial adalah untuk mengungkap konflik yang melekat dalam kegiatan komersial perusahaan yang bukan hanya
mementingkan profit semata tetapi juga berkewajiban atas lingkungan sosial dan
alam sebagai konsekuensi ekploitasi dan eksplorasi yang dilakukannya. Akuntansi sosial termasuk pelaporan yang diharapkan lebih mencerminkan cinta dan kepedulian terkait
dengan proyek-proyek emansipatoris untuk mencapai tujuan sosial dan
individu. Akuntansi emansipatoris akan merangkul dan
dibentuk oleh holisme interpretatif kritis (Gallhofer dan Haslam, 2011).
Akuntansi sosial dipandang dari perspektif kritis sebagai salah satu elemen dari strategi
terintegrasi dengan CSR yang dirancang untuk mengakomodasi tekanan sosial dan
politik, yang
selalu mempertahankan
otonomi ideologis kapitalistik
untuk bisnis dan
pasar. Akuntansi sosial menjadi justifikasi moral hegemoni perusahaan. Emansipasi akuntansi sosial yang boleh jadi ditentukan oleh basis ekonomi mungkin dan,
memang telah sedang dilakukan dalam berbagai bentuk. Akuntansi sosial yang dilakukan oleh perusahaan tentu harus mendapat
restu pemerintah yang selalu menjadi mitra abadi dalam sebuah kepentingan
kapitalis. Dengan demikian melalui emansipatoris, akuntansi sosial memiliki potensi dan niat untuk
membuat celah dalam pengaturan struktural saat ini, membuka jalan untuk
reorganisasi masyarakat dalam
kaidah manusiawi dan ekologis.
Kita akui sebagai suatu fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa dari
segi moral sekarang akuntansi sedang menghadapi krisis. Dalam periode ini, yang
terfokus dari kasus Enron, para pembuat standar akuntansi sibuk membenahi
standar pelaporan keuangan beserta hukumnya yang semuanya sebagai keberpihakan
terhadap para kapitalis. Akuntan kritis telah membuat beberapa kemajuan dalam
mengungkap cara dimana profesi menyekat diri dari kritik pada tujuan, yang
intersubjektif, dan tingkat subyektif. Namun demikian, kecenderungan krisis
imanen ke kapitalisme sendiri memberikan dorongan, dalam sistem, untuk kritik
baru (McKernan dan MacLullich,
2004). Dalam ajaran sosialisme yang tertindas akan terbentuk kesadarannya untuk
melakukan perlawanan terhadap para penindas yang dikenal dengan pemikiran Marx
bahwa kapitalisme akan menggali lubang kuburnya sendiri.
Doktrin kapitalisme
kenyataannya banyak mempengaruhi perilaku individu dan organisasi swasta maupun
pemerintah meskipun kapitalisme itu bukan merupakan bagian dari sebuah ideologi
sebuah negara. Kekuasaan pemerintah cenderung kapiltalistik meski tidak secara
terang-terangan bersifat diktator tetapi dengan menggunakan hegemoni untuk
membungkam dengan berbagai pendekatan yang lebih soft. Bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat sipil
(perusahaan) juga turut andil melakukan
eksploitasi atas masyarakat dan alam dengan kekuatan hegemoni yang dimiliki
dengan berbagai program yang dikemas dalam ”peduli” masyarakat dan lingkungan.
Kontribusi Gramsci yang paling penting adalah bisa dibilang teori
hegemoni. Perspektif Gramscian menekankan bahwa stabilisasi masyarakat selalu berada diantara paksaan dan persetujuan. Supremasi kelompok sosial memanifestasikan
dirinya dalam dua cara, sebagai “dominasi” dan sebagai “kepemimpinan intelektual dan moral” (Gramsci, 1971).
Gramsci mengarah ke
peran penting bahwa budaya dan ideologi bermain dalam memproduksi dan
mereproduksi pengaturan sosial tertentu. Lebih khusus lagi, Gramsci sangat
ingin menekankan bahwa masyarakat Barat yang direproduksi melalui persetujuan
dari masyarakat sipil:
“In Russia the State
was everything, civil society was primordial and gelatinous; in the West, there
was a proper relation between State and civil society, and when the State
trembled a sturdy structure of civil society was at once revealed. The State
was only an outer ditch, behind which there stood a powerful system of
fortresses and
Earth
works” (Gramsci, 1971: 238).
Sistem ini benteng dan Earth works membentuk apa Gramsci disebut sebagai Historical Blocs. Sejarah ditandai
oleh serangkaian blok sejarah, atau set tertentu pengaturan kekuasaan antara
masyarakat sipil, ekonomi dan kelompok politik. Sebuah blok historis tidak
kurang dari tatanan sosial dalam kurun sejarah tertentu. Levy dan Newell
(2002) mencatat bahwa ada dua makna blok
historis Gramsci: pertama, mengacu pada aliansi kelompok-kelompok sosial yang
membentuk formasi hegemonik; kedua, mengacu pada keselarasan tertentu dari
materi, formasi organisasi dan diskursif yang menstabilkan dan mereproduksi
hubungan produksi dan makna. Yang pertama mengandaikan kedua dan Levy (1997) dan Levy dan Egan (2003) berargumen bahwa strategi perusahaan
mengkoordinasikan, sumber daya organisasi dan diskursif. Perspektif
ekonomi politik yang dikembangkan di sini berhubungan perjuangan dan strategi
tingkat struktur dominasi perusahaan yang lebih
luas. Strategi perusahaan individu konstitutif struktur hegemonik yang
lebih luas, serta produk dari mereka. Blok sejarah dibentuk oleh mikro-proses bottom-up tawar-menawar dan
dibatasi oleh macrostructures hubungan
produksi dan formasi ideologis (Levy dan Newell, 2002).
Materi, strategi organisasi dan
diskursif korporasi tumpang tindih dalam proses dinamis konflik dan kompromi. Perusahaan
besar umumnya tidak dapat mendominasi lapangan murni berdasarkan kekuatan
ekonomi kasar atau koneksi pemerintah bukan kontrol atas lapangan terletak
pada persetujuan dari kelompok yang lebih luas dari pelaku. Stabilisasi
lapangan, atau hegemoni, tergantung pada keselarasan kekuatan yang mampu mereproduksi
lapangan (Levy dan Egan, 2003).
Hal ini membawa kita melampaui gagasan kekuasaan terpusat atau
determinisme ekonomi yang sederhana, bukan mendorong pandangan kekuasaan
sebagai difus seluruh masyarakat dan fungsi aliansi kontingen antara kelompok-kelompok
sosial yang berbeda. Memang, Levy
(1997) mengatakan tentang koalisi hegemonik
bisnis, pemerintah, profesional dan elit intelektual bukan hanya satu kelompok
hegemonik terpusat. Hegemoni selalu melibatkan pilihan kelompok antagonis dalam
koalisi hegemonik. Hegemoni menjadi lebih terlihat ketika
kelompok-kelompok masyarakat sipil yang sebelumnya bertentangan dengan bisnis,
karena frustrasi atau mungkin
karena tergoda rayuan, mulai berbicara
bahasa bisnis. Jadi, misalnya, banyak kampanye “hijau” sekarang mencoba untuk memberikan solusi terhadap krisis
ekologi dari dalam kapitalisme. Dari pergeseran hegemonik dapat dilihat. Sebelumnya kasus keberlanjutan
bisnis itu permasalahan dan dipertanyakan oleh banyak ahli
lingkungan. Ha
ini sekarang telah secara
bertahap digantikan oleh kasus bisnis untuk keberlanjutan.
Dapat dipahami bahwa upaya hegemoni dan counter-hegemoni merupakan “aktivitas”
yang dapat dipahami secara epistemologis dari “penyadaran” melalui karakter
konsensus. Gramsci dengan teori hegemoninya ini mendapat tempat bagi para pemikir
kritis dan pejuang anti penindasan di seluruh dunia khususnya bagi
negara-negara berkembang yang mencoba mencari alternatif format sistem
ekonomi-pembangunannya dengan berkiblat pada sosialisme meskipun tidak secara
murni.sehingga fenomena ini akan dikaji dari
perspektif Hegemoni
Gramsci. Dimana
pusat perhatian Gramsci adalah menciptakan kesadaran
kritis dan menciptakan perang budaya dalam lingkup masyarakat dan kekuasaan
negara. Gramsci begitu yakin bahwa kesadaran akan muncul dikalangan masyarakat
untuk membuat sebuah kehendak kolektif yang akan mampu menandingi kekuasaaan
yang otoriter. Melaui gagasan tentang peran intelektual organik yang dibutuhkan
dengan counter hegemoni untuk melihat
dan membentuk ideologi yang mampu berjalan secara linear serta mampu untuk
melakukan dan mengikuti perubahan.
Sangat menarik sebuah kajian akan dilakukan dalam melakukan penelitian
kritis terhadap kenyataan CSR dengan sebuah harapan yang lebih besar bahkan
yang seharusnya tetapi dapat diasumsikan masih merupakan sebuah kenyataan
hegemoni dari komunitas tertentu yang diduga dilakukan oleh perusahaan dan
dibekingi oleh pemerintah. Analisis mendalam sangat diperlukan untuk
membuktikannya dan penelitian ini dengan penuh harapan dapat menguak realitas
dan mampu membangun sebuah konsep emansipatoris akuntansi sosial.
